 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, dikanal.com - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dipilih menjadi daerah pertama pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosialisasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto.
Sosialisasi ini dilaksanakan Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan dan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Dr Imran yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (16/04/2025).
Gubernur Sulut Yulius Selvanus turut mendampingi Dirjen PKP RI Dr Imran pada Rakor yang dihadiri para kepala daerah dan wakilnya dari kabupaten/kota se-Sulut.
Gubernur Yulius dalam kesempatan itu menyebut program 3 Juta Rumah diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di 15 kabupaten/kota sesuai peruntukannya.
"Pemerintah terus mendorong pemenuhan kebutuhan hunian melalui program 3 Juta Rumah sebagai bagian dari pelaksanaan ASTA CITA dan program prioritas Presiden," kata Gubernur Yulius.
Top eksekutif Sulut ini juga menambahkan, Rakor ini sebagai bentuk sinergitas yang diperkuat demi percepatan realisasi program pembangunan 3 juta Rumah di Sulut.
"Sinergi antar instansi diperkuat demi mempercepat realisasi pembangunan rumah yang layak, terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat indonesia terutama masyarakat Sulawesi Utara," ujarnya.
Sebelumnya Dirjen Perumahan dan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Dr Imran menyampaikan Rakor Sosialisasi diawali dari Provinsi Sulut.
“Belum ada di daerah lain, ini pertama kali dilaksanakan sosialisasi program 3 juta rumah Pak Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Imran.
Lanjut Imran, program Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah di Indonesia itu dipusatkan pada 3 skema yaitu perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Masing-masing 1 juta rumah.
“Khususnya dalam mendukung visi dan misi Presiden Prabowo untuk penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” lanjutnya.
Imran membeberkan program tersebut bukan rumah gratis yang semuanya dibangun baru, melainkan sebagian direnovasi atau direhabilitasi.
“Ini saya sampaikan saja, kan sekarang ini masyarakat masih mengira bahwa 3 juta rumah itu adalah rumah gratis semuanya padahal enggak, kemudian pake ABPN semuanya. Kan setelah kita jelaskan itu ternyata enggak. 3 juta rumah itu ada dibangun baru, ada yang sifatnya renovasi atau rehabilitasi, itu yang dipadukan,” bebernya.
Imran bilang pembiayaan program 3 juta rumah tidak 100 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), tetapi melibatkan multi stakeholder dan ekosistem yang ada di Indonesia.
“Udah itu apakah dari APBN semuanya? Enggak juga. Karena apa, APBN kita sangat terbatas. Apasih multi stakeholdernya? Stakeholdernya itu mulai dari pusat kementerian dan lembaga, kemudian di pemerintah daerah itu ada pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai di desa-desa,” ujarnya.
Imran mengatakan bahwa kuota program 3 juta rumah di Sulut, pihaknya masih menunggu usulan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kemudian dipadukan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS yaitu Data Tunggal, Sosial, dan Ekonomi Nasional Tahun 2025.
“Kita tunggu ini sampai dengan bulan April usulannya, nanti paling kita akan perpanjang itu mungkin Mei. Nanti semester dua itu udah harus jalan 100 persen, jadi kecepatan kita udah gigi empat, tidak lagi kecepatan gigi tiga,” katanya.
Skema “Bangun Baru dan Renovasi/Rehabilitasi” Program 3 Juta Rumah, Imran pun menguraikan terkait dua skema program 3 juta rumah yang akan didapatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, untuk “Bangun Baru” memakai skema Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Sedangkan “Renovasi/Rehabilitasi” dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Yang bangun baru itu ada skemanya yang namanya itu skemanya KPR FLPP atau kita kenal dulu itu KPR Subsidi. Sedangkan untuk renovasi atau rehabilitasi itu ada namanya Bantuan Stimulan Prumahan Swadaya (BSPS),” urainya.
Selain itu, Imran menambahkan dalam FLPP Subsidi nantinya masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di luar DKI dan Papua akan menerima uang tunai senilai Rp7 juta per orang.
“Kalau sudah kawin itu Rp8 juta. Kalau DKI itu Rp12 juta sama dengan Papua,” tambahnya.
Sedangkan bantuan stimulan per rumah tangga yang tinggal di luar Papua senilai Rp20 juta.
“Jadi itu nanti ada stimulan yang diberikan untuk per rumah tangga itu Rp20 juta untuk yang di luar Papua, tapi untuk Papua itu Rp40 juta karena apa? Tingkat kemahalannya berbeda,” tambahnya lagi.
Diketahui, Pagu Anggaran per program untuk pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun anggaran 2025 senilai Rp3,462 triliun yang dibagi untuk Program Dukungan Manajemen Rp671,05 miliar, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp2,791 triliun (Fisik Rp2,707 triliun, Non Fisik Rp84,17 miliar).
Kemudian Ditjen Kawasan Pemukiman senilai Rp541,60 miliar, Ditjen Perumahan Pedesaan Rp290,28 miliar, dan Ditjen Perumahan Perkotaan Rp1,475 triliun. (*/jovi)
